Definisi Elitisme :
Menurut kamus melayu DBP elitisme ialah
1. kebanggaan diri menjadi seseorang dari pada anggota kumpulan elit : menjadikan mereka pekerja yang tidak baik.
2. kepemimpinan oleh sesuatu kumpulan elit
Dampak negatif elitisme :
1. Wajah elitis demokrasi liberal ini mengidap kelemahan yakni elitisme dalam demokrasi ini akan menumbuhkan elitisme cultural (Holinger, 1996). Kelas yang memerintah, dalam istilah Mosca ”the rulling class”, mengasumsikan diri menjalankan general will dari rakyat mayoritas. Kekhawatiran terbesar dari konsepsi semacam ini adalah munculnya tirani atas nama mayoritas. Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap munculnya tirani atas nama mayoritas ini sangat mempengaruhi bangunan sistem politiknya.
2. Yang terjadi sekarang ini adalah elitisme korupsi.Semakin besar uang yang dikorup semakin kita memberikan penghormatan kepada mereka.
Ingat bagaimana para pengemplang BLBI yang diterima di Istana dengan bentangan karpet merah. Coba lihat bagaimana para koruptor memasuki ruang sidang dengan kawalan bodyguard. Lihat juga bagaimana mereka dipayungi oleh aparatur bila turun dari mobil agar tidak terguyur hujan dan sengatan matahari.
3.Pematokan jumlah rombongan belajar dengan sendirinya mengikis elitisme sekolah. Sekolah yang telanjur maju dan berkembang tidak lagi seenaknya menerima siswa sebanyak mungkin. Sebaliknya, sekolah yang tertinggal berpeluang menerima siswa lebih banyak lagi agar bisa maju dan berkembang. Buktinya yaitu adanya Pematokan rombongan belajar dan jumlah siswa tercermin pada komponen lahan dan bangunan sekolah. Antara lain ditetapkan bahwa jumlah rombongan belajar SD/MI maksimal 24 kelas, masing-masing 28 siswa. Untuk SMP/MTs dipatok maksimal 24 rombongan belajar (kelas), masing-masing 32 siswa. Adapun untuk SMA/MA rombongan belajar dipatok maksimal 24-27, masing-masing 32 siswa.
4. Partai dan juga wakil-wakilnya di parlemen hanya sibuk berebut kekuasaan, mengurusi diri sendiri, dan tidak peduli pada nasib rakyat yang terpuruk.
5. Rakyat tidak percaya terhadap partai, apatis terhadap politik dan bukan tidak mungkin pada gilirannya juga tidak percaya pada demokrasi. Tentu saja ini berbahaya bagi masa depan demokrasi kita, karena demokrasi tidak mungkin dibangun dan dikembangkan oleh mereka yang tidak mempercayainya.
6.
Penyebab elitisme :
1. Adanya oligarki kepemimpinan di dalam partai, baik yang direpresentasi oleh kepemimpinan personal, kepemimpinan sekelompok elit partai, maupun kepemimpinan kombinasi antar keduanya. Oligarki kepemimpinan dengan berbagai variasinya itu cukup jelas terlihat dalam tubuh partai-partai besar, antara lain seperti PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB. Entah disadari atau tidak, partai-partai tersebut tengah memproses pembentukan kepemimpinan yang bersifat personal-kharismatis; suatu model kepemimpinan yang menyingkirkan rasionalitas politik modern. Dan, tentu saja, juga tidak cukup produktif bagi pelembagaan demokrasi internal partai. Akibatnya, keputusan politik partai hampir sulit mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik (para pemilih), melainkan lebih melayani kepentingan oligarki elite-elite partai.
2. Kebanyakan partai politik negeri ini tidak memiliki garis ideologi politik yang jelas dan konsisten. Ideologi dalam pengertian ini adalah sebagaimana didefinisikan oleh Anthony Downs (1957: 96) sebagai “a verbal image of the good society, and of the chief means of constructing such a society”. Memang sebagian partai punya platform politik, akan tetapi posisinya tidak sampai pada level ideologi politik. Platform partai lebih mencerminkan semacam “kontrak politik” antara partai dengan pemilih. Bahkan terdapat kesan sebagai sekadar “bunyi-bunyian” politik untuk menarik simpati dan dukungan publik. Di dalam realitas peran-peran partai pun, platform politik itu hampir tidak pernah dipakai sebagai rujukan sikap maupun tindakan, apalagi diimplementasikan. Demikian halnya nisbat-nisbat ideologis seperti nasionalis-marhaen, nasionalis-sekuler, nasionalis religius, Islamis-konservatif, Islamis-modernis, dan lain-lain yang diberikan kepada partai-partai tertentu sama sekali tidak merepresentasi ideologi politik, melainkan mewakili karakter sosiologis dan kultural dari konstituen masing-masing partai. Begitulah partai-partai di negeri ini seolah tidak terikat kepada ide-ide apapun, dan karenanya bisa bermain bebas menurut cita rasa kepentingannya sendiri, bahkan dengan menafikan para pemilihnya.
3.Partai-partai pada umumnya --seperti terbaca dari konstitusi/anggaran dasar masing-masing partai dan praktek politik internalnya-- mengalienasi anggota-anggotanya dari struktur pengambilan keputusan. Padahal, seperti dikatakan Austin Ranney (1996: 203), keanggotaan partai mengimplikasikan kewajiban terhadap organisasi dan pada saat yang sama memperoleh akses pada proses-proses pengambilan keputusan organisasi. Dengan kata lain semestinya harus ada proses take and give antara partai dengan mereka yang menjadi anggotanya. Dalam politik kepartaian kita proses take and give itu terasa asing karena elite-elite partai melihat anggota bukan sebagai “bagian dari mereka”, melainkan sebagai alat politik (political tool) guna mencapai target kekuasaan. Oleh karena itu, bagi elite-elite partai, mobilisasi
4. Keempat, di dalam tubuh partai belum tercipta pelembagaan politik yang memadai. Institusi mediasi politik ini tampaknya gagap untuk membangun demokrasi internal yang sejatinya menjadi prasyarat paling awal bagi keperanan selanjutnya dalam proses demokratisasi. Konstitusi partai-partai ini belum sepenuhnya merefleksikan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, yang karenanya belum dapat menjadi landasan pembentukan kultur politik demokratis dalam tubuh partai. Pun konstitusi partai-partai juga tidak memberikan pengaturan yang lengkap dan detail yang memungkinkan bekerjanya proses-proses politik internal secara fair, kompetitif dan demokratis. Sebagai contoh adalah absennya mekanisme penyelesaian konflik di dalam konstitusi partai. Dengan mengecualikan PBB yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik internal (meskipun gagal dalam penerapannya), tidak adanya faktor yang satu ini dalam konstitusi partai-partai besar membuat mereka menjadi rawan pembelahan. Konflik internal partai acapkali bersifat tak terdamaikan (zero sum game).
ciri-ciri elitisme :
- Tidak mau bergaul dengan masyarakat kelas bawah
- Yang berkuasa ialah orang dari kalangan elit
- Hanya mengurus diri sendiri untuk mencapai kekuasaan dan tidak peduli terhadap nasib rakyat yang terpuruk
-
ELITISME
1. Pengertian Elitisme
- Menurut tokoh
Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi
Soekarno muda melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa Jawa yang dengan pola “kromo” dan “ngoko“-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan Jong Java di Surabaya pada bulan Februari 1921, Soekarno berpidato dalam bahasa Jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme. Bertolak dari pertemuan pribadinya dengan petani Marhaen, Soekarno merasa terpanggil untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum miskin di
Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa Marhaneisme “menolak tiap tindak borjuisme” yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat.
“ Kelompok elite metropolitan yang dituju oleh tulisan Soekarno itu sebenarnya jumlahnya amat kecil, dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota dengan pengaruh Eropa, seperti misalnya Bandung, Surabaya, Medan atau Jakarta. Di satu pihak, kelompok elite ini mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan
Dalam kaitannya dengan rakyat banyak, anggota kelompok elite ini merasakan perlunya dukungan rakyat dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial. Pada saat yang sama mereka berupaya mengikis sikap-sikap tradisional rakyat yang mereka pandang sebagai penghalang bagi langkah menuju dunia modern, yakni dunia sebagaimana tercermin dalam kaum kolonialis Barat.
Sumber, Dok KOMPAS
- Menurut Kelompok Kami
Dilihat dari konteks penggunaan kata elit pada kehidupan sehari-hari maka kami dapat menyimpulkan bahwa elitisme adalah paham yang menempatkan suatu individu atau kelompok yang memiliki predikat atau status sosial yang lebih tinggi dari individu atau kelompok yang lainnya.
2. Faktor – Faktor Penyebab Elitisme
Berdasarkan keterangan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa factor penyebab elitisme antara lain :
a. Adanya perasaan bersaing
b. Keinginan untuk dapat diperhitungkan dalam komunitasnya
c. Adanya prestige yang tinggi
d. Adanya suatu penghargaan pada suatu status sosial
3. Dampak yang diakibatkan dari adanya elitisme
a. Dampak Positif
Ø Timbulnya suatu motivasi untuk memperbaiki status sosial
Ø Mendapatkan penghargaan akan sesuatu yang dicapai
b. Dampak Negatif
Ø Adanya kesenjangan sosial pada tiap – tiap strata.
Ø Berkurangnya keadilan
Ø Terjadinya diskriminasi dalam setiap aspek
